Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang tahun 2025. Alokasi ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.
Secara rinci, alokasi anggaran tanggap darurat Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp351,83 miliar terdiri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp51,8 miliar.
Untuk mendukung kesiapan di lapangan, Kementerian PU telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik, serta menyiagakan 3.455 personel siaga di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4%. Fokus utama penyerapan anggaran adalah untuk penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Beberapa contoh penanganan yang telah dilakukan meliputi penanganan darurat dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan penanganan abrasi serta banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Sisa anggaran sebesar Rp89,9 miliar disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun 2025. Kesiapsiagaan ini sejalan dengan prakiraan curah hujan tinggi (lebih dari 2.500 mm/tahun) dari BMKG Climate Outlook 2025. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 November 2025, tercatat 2.715 kejadian bencana di Indonesia, didominasi oleh bencana banjir sebanyak 1.337 kejadian (49,24%).
Ke depan, Kementerian PU memproyeksikan anggaran tanggap darurat untuk tahun 2026 menjadi Rp449,1 miliar sebagai bentuk penguatan kapasitas penanganan cepat di lapangan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, saat memimpin Apel Siaga Bencana Nasional di Bandung, Jawa Barat (4/11/2025), menegaskan urgensi respons cepat dalam penanganan bencana.
“Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk keselamatan rakyat,” tegas Menteri Dody Hanggodo.
Dalam apel siaga bencana itu, Menteri Dody Hanggodo juga menekankan tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional di lingkungan Kementerian PU, yaitu Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Keselamatan Publik, Komando Terpadu dan Teknologi Respons Cepat, serta Pelayanan Publik yang Manusiawi dan Berkelanjutan.
Sebagai bentuk penguatan kapasitas dan penanganan cepat di lapangan, Kementerian PU telah memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam manajemen bencana melalui aplikasi SITABA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana), yang dapat diakses publik melalui https://sitaba.pu.go.id.
Berdasar data SITABA per 4 November 2025 pukul 12.00 WIB, mencatat 3.574 kegiatan penanganan bencana telah dilakukan Kementerian PU di berbagai daerah selama periode 2019-2025.
Selain itu, dengan berbasis data dan sinergi lintas sektor serta dukungan kebijakan nasional, Kementerian PU memastikan penanganan bencana pada tahun 2025 dan tahun-tahun seterusnya dapat berjalan lebih cepat dan adaptif demi keselamatan masyarakat.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang diVRITIMES
