Medan, PostSumatera.ID – Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut tahun 2024 pada penggunaan APBD 2023 di dinas PUPR Prov Sumut, terdapat adanya temuan ketidak sesuaian volume & mutu pekerjaan Terhadap construction drawing sebagai desain acuan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebesar Rp. 101.786.503.765,32.
Hal tersebut tertuang dalam LHP dari hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Sumut yang dirilis pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 54.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.
BPK memaparkan, Pemprov Sumut menyajikan anggaran belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan atau JIJ dengan realisasi sebesar Rp976.215.110.476,52.Dari anggaran belanja modal JIJ ini, diantaranya direalisasikan untuk pemeliharaan rutin, berkala, serta peningkatan/rekontruksi jalan pada paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumut.
Tim pemeriksa BPK telah melakukan pengujian fisik secara uji petik terhadap 28 ruas jalan, meliputi pekerjaan peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pemeliharaan berkala, ditemukan sejumlah penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan BPK bersama PPTK, UPTD Dinas PUPR, staf Inspektorat, dan penyedia, serta pengujian mutu kepadatan aspal, terdapat ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan terhadap construction drawing sebagai desain acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebesar Rp101.786.503.765,32.
Lokasi pekerjaan 28 item kegiatan bermasalah ini berada di wilayah kerja UPTD Kabupaten Batu Bara 1 paket, Asahan 6 peket, Kota Tanjungbalai 2 paket, Kabupaten Karo 3 paket, Dairi 1 paket, Humbang Hasundutan 3 paket, Padang Lawas Utara 1 paket, Padang Lawas 5 paket, dan Mandailing Natal 6 paket.
Batu Bara, 1 paket pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi jurusan simpang Sono akses Inalum – simpang 4 Timbangan Tanjung Tiram, panjang penanganan 4,86 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp14.624.658.744,32. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp11.311.922.206,28, terjadi selisih Rp3.312.736.638,04.
Asahan, 6 paket pekerjaan yang terdiri dari peningkatan struktur jalan provinsi ruas Pasar I – Pasar XIX (Perbangunan – Sei Dua – Pasar Banjar), panjang penanganan 4,50 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp13.544.196.517,61. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp7.237.883.013,12, terjadi selisih Rp6.316.313.504,49.
Peningkatan struktur jalan provinsi berbatas dengan Sionggang, panjang penanganan 2,60 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp7.909.105.285,51. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp3.693.414.204,68, terjadi selisih Rp4.215.691.080,83.
Peningkatan struktur jalan provinsi Sionggang – Kisaran di Kabupaten Asahan, panjang penanganan 3,78 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp11.417.107.708,49. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp5.936.369.482,49, terjadi selisih Rp5.480.738.226.
Peningkatan struktur jalan provinsi Pulau Rakyat – Bandar Pulau (Desa Tangga), panjang penanganan 2 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.127.454.276,50. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp3.539.590.742,75, terjadi selisih Rp2.587.863.533,75.
Peningkatan struktur jalan provinsi Bandar Pulau (Desa Tangga) berbatas dengan Tobasa, panjang penanganan 2 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.127.454.276,50. Hasil pemeriksaan nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp4.828.604.724,44, terjadi selisih Rp1.298.849.552,06.
Pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Kisaran – Air Joman berbatas Kota Tanjungbalai di Asahan, panjang penanganan 1 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp1.968.987.258,85. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp925.320.705,90, terjadi selisih Rp1.043.666.552,95.
Tanjungbalai, 2 paket pekerjaan yang terdiri dari peningkatan struktur jalan provinsi jurusan Teluk Nibung – Pematang Pasir batas Asahan di Kota Tanjungbalai, panjang penanganan 2 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.127.454.276,50. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp1.797.988.329,43, terjadi selisih Rp4.330.465.947,07.
Peningkatan struktur jalan provinsi jurusan DI Panjaitan Kota Tanjungbalai, panjang penanganan 1,67 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp5.145.694.908,80. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp3.372.050.372,38, terjadi selisih Rp1.773.644.536,42.
Karo, 3 paket pekerjaan yang terdiri dari peningkatan struktur jalan provinsi jurusan Simpang Tongkoh (Tahura) – Simpang Sinaman, panjang penanganan 5 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp15.039.544.975,83. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp13.875.486.143,59, terjadi selisih Rp1.164.059.822,24.
Peningkatan struktur jalan alternatif Medan – Brastagi, panjang penanganan 12,67 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp31.519.467.308,05. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp26.992.504.179,43, terjadi selisih Rp4.526.963.128,62.
Peningkatan struktur jalan provinsi jurusan Kuta Rakyat batas Langkat, panjang penanganan 2 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.127.454.276,50. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp4.803.426.738, terjadi selisih Rp1.324.027.538,50.
Dairi, 1 paket pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Sumbul Pegagan – Tiga Baru – Sumbul Jahe, panjang penanganan 3,60 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp9.066.501.818,30. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya sebesar Rp6.890.928.199,55, terjadi selisih Rp2.175.573.618,75.
Humbahas, 3 paket pekerjaan yang terdiri dari peningkatan struktur jalan provinsi ruas Pakkat batas Tapteng, panjang penanganan 2 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.127.454.276,50. Hasil pemeriksaan, nilai output yang dikerjakan hanya Rp5.039.240.744,53, terjadi selisih Rp1.088.213.531,97.
Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Pakkat – Tara Bintang, panjang penanganan 2 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.127.454.276,50. Hasil pemeriksaan, nilai output yang dikerjakan hanya Rp4.099.487.957,84, terjadi selisih Rp2.027.966.318,66.
Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Tara Bintang – Parlilitan, panjang penanganan 2,30 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp7.020.197.603,16. Hasil pemeriksaan, nilai output yang dikerjakan hanya Rp3.579.152.022,22, terjadi selisih Rp3.441.044.580,94.
Paluta, 1 paket pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Aek Godang – Sihaporas batas Padang Lawas, panjang penanganan 3,24 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp8.174.449.962,71. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp3.993.707.715,70, terjadi selisih Rp4.180.742.247,01.
Palas, 5 paket pekerjaan yang terdiri dari jalan provinsi ruas Ujung Batu batas Riau, panjang penanganan 3,40 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.932.635.246,88. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp4.806.415.548,17, terjadi selisih Rp2.126.219.698,71.
Jalan provinsi ruas Sibuhuan – Ujung Batu, panjang penanganan 3,60 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp8.796.000.667. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp3.492.260.170,88, terjadi selisih Rp5.303.740.496,12.
Jalan provinsi ruas Paringgonan – Sibuhuan, panjang penanganan 1,60 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp4.012.274.382,42. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp2.533.514.487,50, terjadi selisih Rp1.478.759.894,92.
Jalan provinsi ruas Aek Nabara Tonga – Sibuhuan, panjang penanganan 4,50 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp10.949.444.623,91. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp5.018.286.307,61, terjadi selisih Rp5.931.158.316,30.
Jalan provinsi ruas Aliaga Muara Tiga batas Riau, panjang penanganan 4,50 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp9.124.537.186,60. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp5.613.858.278,50, terjadi selisih Rp3.510.679.008,10.
Madina, 6 paket pekerjaan yang terdiri dari peningkatan struktur jalan provinsi ruas Jembatan Merah – Muara Soma, panjang penanganan 2 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.127.454.276,50. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp3.426.685.889,83, terjadi selisih Rp2.710.768.386,67.
Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Muara Soma – Simpang Gambir, panjang penanganan 3,24 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp9.809.339.955,25. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp5.698.410.995,99, terjadi selisih Rp4.110.928.959,26.
Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Simpang Pulo Padang – Batahan, panjang penanganan 9,50 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp28.407.680.999,82. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp14.936.067.691,60, terjadi selisih Rp13.471.593.308,22.
Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Muara Pungkut – Simpang Banyak, panjang penanganan 2,20 Km dengan nilai pekerjaan Rp6.720.059.398,07. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp4.189.403.794,55, terjadi selisih Rp2.530.655.603,52.
Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Natal, Setia Karya – Batahan, panjang penanganan 7,20 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp21.573.543.880,29. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp13.051.843.568,36, terjadi selisih Rp8.521.700.311,93.
Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Simpang Banyak batas Sumbar, panjang penanganan 2 Km dengan nilai pekerjaan yang diuji Rp6.127.454.276,50. Hasil pemeriksaan, nilai output hasil pengujian yang dikerjakan hanya Rp4.325.715.853,23, terjadi selisih Rp1.801.738.423,27.
Akibat pengerjaan proyek yang dikerjakan secara serampangan itu, anggaran sebesar Rp280.785.062.633,87 itu hanya penghamburan uang negara. Pasalnya, rekanan hanya mampu mengerjakan sebesar Rp178.998.558.868,55, hingga terjadi selisih sebesar Rp101.786.503.765,32.
Dalam hal ini, BPK menilai Kepala Dinas PUPR Sumut belum optimal melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan PPTK kurang cermat melakukan pengendalian atas pekerjaan itu. BPK merekomendasikan agar memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp101.786.503.765,31.
Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan volume dan mutu atas 6 paket pekerjaan JIJ pada Dinas PUPR Sumut sebesar Rp1.388.574.415,18.
Sementara itu Mulyono, yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas PUPR Prov Sumut, dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/7/25), melalui pesan whatssap, belum memberikan klarifikasi hingga berita ini ditayangkan meski terlihat centrang dua pada pesan yang disampaikan.
Begitu juga dengan sekretaris Dinas PUPR Prov Sumut, Muhammad Haldun, juga belum memberikan penjelasan terkait hal tersebut meski pesan konfirmasi yang disampaikan wartawan ke nomor whatssapnya terlihat centrang dua.
Penulis : Red
Editor : redaksi
