Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak menangani laporan kerusakan infrastruktur di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) DKI Jakarta – Jawa Barat, Kementerian PU telah menerjunkan tim teknis untuk meninjau langsung kondisi ruas Jalan Pamegatan – Singajaya yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk responsif pemerintah pusat, meskipun secara status, ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut. Diketahui, kerusakan pada akses penghubung dua kecamatan ini telah terjadi sejak lima tahun silam. Kondisi jalan semakin memburuk saat intensitas hujan tinggi, di mana lubang-lubang jalan berubah menjadi kubangan air yang mempersulit mobilisasi warga dan pengendara.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan teknis terhadap infrastruktur daerah demi kenyamanan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Meskipun jalan ini kewenangan kabupaten, kami tidak bisa membiarkan masyarakat terus terganggu. Karena itu kami mengirim tim untuk memastikan data kerusakan dan menyiapkan rekomendasi penanganannya,” ujar Menteri Dody.
Menindaklanjuti arahan Menteri Dody, tim BBJN DKI Jakarta – Jawa Barat telah melakukan survei kondisi lapangan. Tim mendokumentasikan titik-titik kerusakan serta mengumpulkan data teknis kebutuhan penanganan. Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PU mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Garut untuk mengusulkan perbaikan ruas Jalan Pamegatan – Singajaya agar masuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) tahun anggaran 2025 atau 2026. Skema ini memungkinkan penanganan jalan daerah dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan data survei, ruas jalan ini memiliki total panjang 23 kilometer (km). Dari total panjang tersebut, sekitar 48% di antaranya memerlukan perbaikan dan rehabilitasi segera. Pemerintah Kabupaten Garut sendiri sejauh ini telah melakukan upaya penanganan sepanjang 3,7 km, namun dukungan lanjutan masih sangat dibutuhkan agar konektivitas antarwilayah dapat kembali berfungsi optimal.
Bupati Garut, Abdusy Syakur, menyambut baik dukungan ini dan menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan persyaratan administratif yang diperlukan.
“Pemerintah kabupaten akan mengusulkan penanganan jalan dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat,” kata Abdusy Syakur.
Langkah kolaboratif antara Kementerian PU dan Pemerintah Kabupaten Garut ini diharapkan dapat segera menuntaskan masalah kerusakan di ruas Pamegatan – Singajaya, sehingga mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat kembali berjalan lancar.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang diVRITIMES
