Medan, Postsumatera.id – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dimiliki oleh KPK.
Setiap tahunnya, penyelenggara negara baik dari Yudikatif, Legislatif, Eksekutif, dan BUMN/D diwajibkan membuat LHKPN untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.
Namun terkesan ada yang janggal dengan LHKPN Sekretaris DPRD Tanjungbalai Hamdani pada bidang Tanah dan Kendaraan yang dilaporkannya.
Di LHKPN yang dilaporkannya pada 15 Februari 2024 lalu pada saat awal menjabat, data harta yang dilaporkan Hamdani berupa :
Tanah dan Bangunan :
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI,
HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
Alat Transportasi dan Mesin
1. MOTOR, HONDA D1B02N2GL2A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA NF1003LD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N4150A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
Harta Bergerak Lainnya : Rp. 5.500.000
Surat Berharga : Rp. —-
Kas dan Setara Kas : Rp. 112.000.000
Harta Lainnya Rp. —-
Sub Total : Rp. 450.000.000
Hutang : Rp. —-
Total Harta Kekayaan : Rp. 450.000.000
Sekretaris DPRD Tanjungbalai Hamdani terlihat tidak memiliki jenis kendaraan roda 4 (Mobil) di LHKPN yang dilaporkannya, dan begitu juga dengan harga tanah yang murah dengan harga Rp 10.000.000 dengan luas 400 M².
Sekretaris DPRD Tanjungbalai Hamdani saat dikonfirmasi dan klarifikasi melalui pesan whatsappnya pada Sabtu (28/12/2024) terkait LHKPN nya lebih memilih bungkam meskipun terlihat centang 2 pada pesan whatsappnya.
Berdasarkan dari informasi narasumber yang enggan disebutkan namanya, ia menyampaikan bahwa Hamdani memiliki beberapa kendaraan roda 4.
“Ada bg, yang saya tau ada mobil jenis Avanza dan Terios, ada juga yang dipakai anaknya kuliah di salah satu universitas di medan,” jelas sumber tersebut.
Ditanya soal harga tanah di wilayah Kota Tanjungbalai, sumber menyebutkan tidak ada tanah dengan harga Rp 10.000.000 dengan luas 400 M².
“Mana ada bg harga tanah segitu di daerah tanjungbalai ini,” ucap narasumber.
Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, mengungkapkan masih banyak penyelenggara negara yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tidak akurat dan asal-asalan. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Hakordia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (12/12/2024) lalu.
Menurut Nawawi, fenomena pengisian LHKPN yang tidak jujur ini masih cukup banyak terjadi. KPK mencatat ada ratusan penyelenggara negara yang mengakali laporan harta kekayaan mereka, meskipun LHKPN diamanatkan oleh undang-undang sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini terbit, Sekretaris DPRD Tanjungbalai Hamdani tidak memberikan jawaban konfirmasi dan klarifikasi terkait LHKPN nya. (Andry)
