Dinas PUTR Batubara Belum Kembalikan Temuan BPK ke Kasda, L-KPK Sumut Minta Kejaksaan Panggil dan Periksa Yang Terlibat

- Penulis

Senin, 3 Maret 2025 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kadis PUTR Kab. Batubara Kurnia Lismawatie, MT

i

Kadis PUTR Kab. Batubara Kurnia Lismawatie, MT

Batubara, Postsumatera.id – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara menemukan terdapat kelebihan pembayaran pada 12 paket pekerjaan dan potensi kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan dengan total Rp 8.435.884.754,95 di Dinas PUTR Batubara TA 2023.

Total dari Rp 8.435.884.754,95 termasuk dalam kelebihan pembayaran pada 12 paket pekerjaan sebesar Rp 7.126.328.449,56 dan potensi kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan sebesar Rp 1.309.556.305,39 yang dilihat media lensamata.id pada Senin (3/3/2025).

Kadis PUTR Batubara Kurnia Lismawatie, MT saat dikonfirmasi media lensamata.id melalui pesan Whatsappnya pada Senin (3/3/2025) mengatakan bahwa temuan tersebut masih sedikit dikembalikan dan belum selesai.

“Semua sdh mengwmbalikan sedikit sedikit tapi belum selesai,” paparnya kepada media lensamata.id.

Ditanya kapan mulai dan terakhir dilakukan pengembalian, Kurnia tidak bisa menjelaskan. Ia hanya mengatakan masih banyak sisa untuk temuan yang besar-besar.

“Sisa maaih banyak untuk yg temuannya yg besar2, Kalo tekuan yg kecil2 sdh padamlunas, Yg belum dilakukan tgr,” balasnya melalui pesan Whatsapp.

Ditanya soal tindaklanjut ke APH, Ia mengaku bahwasannya permasalahan tersebut sudah sampai ke APH.

“Sdh ke aph,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum yang juga Pembina Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Sumatera Utara Adv. Sabaruddin Daeli, SE, SH, MH, C.Md menganggap Kadis PUTR Batubara sebagai pengawas tidak mengindahkan intruksi dari BPK untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah setelah 60 hari dari hasil temuan BPK.

Baca Juga:  Kapolres Batubara Lakukan Cooling System untuk Jaga Kondusivitas Pasca Pilkada 2024

“Seperti tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, sesuai aturankan sudah jelas 60 hari setelah temuan wajib mengembalikan ke kas daerah sesuai dengan instruksi BPK RI, sampai sekarang kenapa masih belum? Ada apa dengan Kadis PUTR nya?,” ungkap Sabaruddin.

Tak hanya itu, Praktisi Hukum dan juga Aktivis Anti Korupsi ini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Kejaksaan agar menindaklanjuti temuan BPK RI dan memeriksa Kadis, Kabid dan Pelaksana yang terlibat sesuai dengan instruksi Jaksa Agung sewaktu pada kegiatan Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2024 lalu di Bandung Jawa Barat.

“Khususnya Kejaksaan harus menindaklanjuti temuan BPK ini sesuai dengan instruksi Jaksa Agung dan periksa Kadis dan Kabid PUTR, ini sudah melewati batas pengembalian ke kas daerah,” tegas Sabaruddin.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadis PUTR Batubara Kurnia Lismawatie, MT belum bisa merinci berapa yang sudah dikembalikan ke kas daerah dan berapa sisa yang belum dikembalikan. (Andry)

Satu tanggapan untuk “Dinas PUTR Batubara Belum Kembalikan Temuan BPK ke Kasda, L-KPK Sumut Minta Kejaksaan Panggil dan Periksa Yang Terlibat”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik
Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan
Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia
Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025
15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal
Kejati Sumut Jemput Paksa Terpidana Akuang Dikediaman, Bani Ginting: Belum Ditahan Masalah Kesehatan
Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik
Kakan Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor Ratusan Juta

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:52 WIB

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik

Kamis, 5 November 2026 - 14:38 WIB

Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:27 WIB

Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:46 WIB

Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:38 WIB

15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal

Berita Terbaru