Aksi Unras Mahasiswa Soal Skandal BBM Petugas Angkut sampah Batal,  Rico : Jangan Sampai Ada Intervensi

Medan, PostSumatera.id – Aroma busuk berbau  dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk petugas kebersihan se-Kecamatan Medan Polonia kian menguat. Hingga kini, investigasi masih terus bergulir. Wali Kota Medan Rico Waas, menegaskan komitmen tegasnya untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu.

“Ini terus dilakukan. Saya bilang jangan sampai ada intervensi. Saya ingin tahu siapa orang-orang yang benar-benar terlibat. Siapapun pejabat di dalam itu, harus bisa terungkap,” ujar Wali Kota saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara halal bihalal sekaligus pelepasan calon haji Kota Medan 2025 di Asrama Haji Medan, Selasa (22/4).

Dalam nada serius, Rico menyampaikan bahwa dirinya langsung memantau kerja Inspektorat Kota Medan. Ia tidak ingin kasus ini berakhir dengan pembiaran seperti yang kerap terjadi pada perkara korupsi lainnya.

“Saya mendorong Inspektorat bekerja dengan sebaik-baiknya dan saya yang ada di belakang itu mengeceknya. Jangan sampai hal-hal begini tiba-tiba ada pembiaran dan kasusnya raib gitu saja. Karena aromanya ini kan sudah tercium,” tegasnya.

Menurutnya, penyelesaian kasus ini harus dilakukan secara tuntas dan transparan. “Seperti yang ditanyakan kemarin soal kasus ini, ya harus diungkap kebenarannya, harus diselesaikan. Dalam prosesnya agar nanti kasus ini tidak raib begitu saja,” tambahnya.

Namun yang mengejutkan, aksi demonstrasi yang semula direncanakan oleh kelompok aktivis dan mahasiswa di kantor Kecamatan Medan Polonia pada Selasa, 22 April 2025, mendadak dibatalkan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, seolah-olah ada intervensi yang memengaruhi keputusan tersebut.

“Iya benar, aksi tersebut dibatalkan,” kata Ipda Sitanggang, Perwira Pengawas yang bertugas, saat dikonfirmasi mengenai rencana unjuk rasa tersebut.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah kota dalam membongkar dugaan korupsi ini dan berharap tak ada kekuatan tersembunyi yang bisa membungkam kebenaran.

Sebelumnya, pada Rabu, 16 April 2025, terungkap bahwa diduga sejumlah petugas lapangan kebersihan becak diminta menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah menerima dana BBM dari Juli 2024 hingga Maret 2025, padahal sebagian besar dari mereka mengaku belum pernah mendapatkannya.

Pekerja pengangkut sampah dari Kelurahan Bestari, yang meminta identitasnya dirahasiakan, membongkar fakta mengejutkan. Ia mengaku baru menerima dana BBM pada April 2025.

“Karena sudah viral, saya baru terima uang BBM di bulan April 2025. Diterima Rp1.800.000 untuk Januari sampai Maret 2025. Kalau dihitung memang Rp600.000 per bulan. Tapi sebelum itu, saya nggak pernah dapat, cuma bisa ngutang buat beli bensin,” ungkapnya kepada wartawan.

Tak hanya itu, pekerja tersebut juga menyampaikan dugaan intimidasi terhadap para petugas lapangan. Menurut pengakuannya, mereka dipaksa menandatangani surat yang menyatakan bahwa dana BBM dari Juli 2024 hingga Maret 2025 sudah diterima seluruhnya.

“Terkait pemanggilan mandor, petugas lapangan kebersihan becak diminta menandatangani pernyataan bahwa dana BBM dari Juli 2024 sampai Maret 2025 sudah diterima. Kami merasa seperti dipaksa atau diintimidasi,” ujarnya dengan nada kecewa.

Bahkan setelah kasus ini viral, mereka tetap diminta menandatangani pernyataan penerimaan dana, khususnya untuk Januari hingga Maret 2025.

“Karena sudah viral, kami disuruh tanda tangan bahwa sudah terima dana Januari sampai Maret 2025,” tambahnya.

Lebih ironis, imbuhnya, para mandor justru mengimbau para petugas untuk tidak mempertanyakan dana BBM yang seharusnya mereka terima pada periode Juli hingga Desember 2024.

“Pihak mandor menegaskan ke petugas becak, jangan ada yang nanya-nanya soal dana BBM Juli sampai Desember 2024. Padahal sampai sekarang dana itu belum kami terima,” jelasnya.

Menanggapi isu yang berkembang, Bendahara Pemerintah Kecamatan Medan Polonia, Kindi Kurniawan, pun angkat bicara dan mengungkap fakta-fakta aliran dana yang selama ini dituduhkan kepadanya.

Pada Rabu (16/04/2025), saat dikonfirmasi di Medan, Kindi menegaskan bahwa dirinya telah menjalankan tugas sesuai prosedur, termasuk menyalurkan dana BBM melalui transfer langsung ke rekening Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Kasi Sarpras), Khairul Arminsyah Lubis.

“Prosedur permintaan dana BBM setiap awal bulan dilakukan secara lisan oleh PPTK/kasi sarpras, karena nilai BBM per hari untuk para pekerja sudah ditentukan, Setelah itu, dana langsung ditransfer dari rekening kantor ke rekening PPTK/Kasi Sarpras atas nama Khairul Arminsyah Lubis,” ungkap Kindi.

Menurutnya, total dana BBM yang telah ia transfer sepanjang tahun 2024 mencapai berkisaran Rp1 milyaran, sedangkan untuk Januari hingga Maret 2025, jumlahnya mencapai berkisar Rp200 jutaan, beberapa Rinciannya dijabarkan oleh Kindi, berikut sebagian besar transfer dana yang disampaikan:

Pada Juli 2024: Berkisar Rp80 jutaan, memasuki Agustus 2024: Berkisar Rp60 jutaan, lalu di September 2024: Berkisar Rp80 jutaan, selanjutnya di Oktober 2024: Berkisar Rp100 jutaan, dan November 2024: Berkisar Rp90 jutaan, kemudian di Desember 2024: Berkisar Rp130 jutaan

Sementara itu, di tahun 2025, dana yang dikucurkan Kindi ke rekening Kasi Sarpras untuk BBM sebagai berikut:

Februari 2025: berkisar Rp10 jutaan, Rp100 jutaan, Rp70 jutaan, dan Rp10 jutaan dan Maret 2025: berkisar Rp50 jutaan.

“Total transfer dari rekening kantor ke rekening Kasi Sarpras sejak Januari 2024 hingga Maret 2025 berkisar Rp1,2 milyaran Artinya, tanggung jawab saya sebagai bendahara telah saya tunaikan,” tegas Kindi.

Ia juga membantah isu miring yang menyebut dirinya sedang diperiksa Inspektorat terkait dugaan pungli atau pemotongan gaji Kepling, PHL, dan TPP Pegawai. “Itu tidak benar. Pemeriksaan hanya seputar dugaan korupsi dana BBM untuk pekerja pengangkut sampah,” katanya.

Pernyataan Kindi dibenarkan oleh pihak Inspektorat Kota Medan, melalui Irbansus Evan Botung Daulay. Ia menyebut, saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan ruang lingkupnya fokus pada penyaluran dana BBM. “Kami telah memanggil Kasi Sarpras, mandor, dan para pekerja pengangkut sampah. Bendahara juga turut diperiksa,” ungkap Evan pada Kamis sore (17/04/2025).

Namun saat ditanya soal nomor surat pemanggilan, Evan enggan membeberkannya. “Maaf, itu masih rahasia, masih dalam lingkup pemeriksaan BBM,” ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kasi Sarpras Kecamatan Medan Polonia, Khairul Arminsyah Lubis belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan yang menyeret namanya.

Penulis berita : rel/redaksi

Editor : redaksi