Parto.id Bersama Pemprov Jawa Barat dan Jambi Dorong Akselerasi Transformasi Digital Pengadaan Nasional Melalui Sinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) RI

- Penulis

Senin, 15 September 2025 - 16:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Parto.id bersama Pemprov Jawa Barat dan Jambi beraudiensi dengan LKPP RI pada 9 September 2025 di Jakarta. Pertemuan ini membahas integrasi Parto.id dengan Sistem RUP, dukungan e-Purchasing desa lewat BaleDesa (WJDM), serta mekanisme DBH PPh transaksi Toko Daring. Langkah ini menjadi momentum penting mendorong pengadaan digital yang transparan, inklusif, dan berpihak pada UMKM lokal.

JAKARTA – 9 September 2025 – Bertempat di Gedung LKPP RI, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Parto.id Marketplace mitra resmi LKPP RI mengadakan temu silaturahmi dan audiensi dengan LKPP RI yang dihadiri Langsung oleh Kepala LKPP RI, Bapak Hendrar Prihadi, beserta Direktur dan Deputi pasar digital. Dalam pertemuan tersebut, Parto.id bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.

Parto.id, yang dalam forum ini diwakili oleh Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Ikhsan Setia Budi bersama Co Founder dan Chief Commercial Officer Febian Nugraha Pradana, didampingi juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut hadir Aris Budiman, selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jawa Barat, serta Rudi Rinaldi, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat. Sementara itu, dari Pemerintah Provinsi Jambi hadir Ali Zaini, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jambi, bersama Husni, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jambi. 

Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan Parto.id dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dari kedua provinsi tersebut membahas tiga agenda strategis yang akan menjadi katalis dalam penguatan ekonomi digital, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta perekonomian desa.

Salah satu fokus utama adalah rencana integrasi penuh antara platform Parto.id dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) LKPP secara real-time. Sinkronisasi ini akan memastikan setiap transaksi pengadaan barang/jasa (PBJ) tercatat secara otomatis, termonitor dan terakumulasi ke dalam sistem pelaporan nasional.

“Sinergi ini adalah langkah krusial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan data yang terintegrasi, kita dapat secara efektif memantau dan mendorong pencapaian target belanja 40% untuk produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai amanat Inpres 2/2022,” ujar Ikhsan Setia Budi, CEO Parto.id.

Baca Juga:  Perpaduan Unik Musik Etnik Batak-Melayu di Penutupan PON XXI Aceh-Sumut

Agenda kedua yang menjadi sorotan adalah penguatan regulasi turunan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini secara progresif memperluas lingkup pengadaan hingga ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan mewajibkan implementasi e-Purchasing di tingkat desa paling lambat dalam dua tahun.

Menyikapi hal tersebut, Parto.id siap memberdayakan teknologi marketplace yang dimilikinya untuk mendukung transaksi PBJ Desa dengan prinsip utama memberdayakan penyedia lokal.

“Teknologi kami dapat mengakomodasi prinsip prioritas bagi penyedia dari desa setempat, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan LKPP dalam menyusun regulasi turunan yang secara eksplisit menguatkan peran marketplace/Toko Daring sebagai kanal resmi PBJ Desa,” tambah Febian Nugraha, Chief Commercial Officer Parto.id.

Sebagai bentuk komitmen, Parto.id bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melaksanakan uji coba implementasi melalui program BaleDesa – West Java Digital Marketplace (WJDM) segera setelah payung hukum yang relevan diterbitkan.

Terakhir, audiensi juga mendorong penerbitan Surat Edaran LKPP terkait mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi di Toko Daring. Kebijakan ini dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan implementasi bagi pemerintah daerah dan para pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem pengadaan digital.

“Audiensi ini merupakan momentum penting. Sinergi kami dengan LKPP, yang didukung oleh provinsi inovatif seperti Jawa Barat dan Jambi, adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang tidak hanya efisien secara digital, tetapi juga benar-benar berpihak dan memberdayakan ekonomi lokal hingga ke tingkat desa. Kami siap menugaskan tim teknis untuk mewujudkan visi ini bersama-sama,” tambah Ikhsan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan platform teknologi dalam negeri untuk mewujudkan ekosistem pengadaan digital nasional yang inklusif, transparan, dan berdaya saing global.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik
Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan
Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia
Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025
15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal
Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik
Kakan Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor Ratusan Juta
Merasa Tak Pernah Ajukan Kredit di Bank Sumut, Seorang Dokter Gigi Lapor ke Polda

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:52 WIB

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik

Kamis, 5 November 2026 - 14:38 WIB

Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:27 WIB

Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:38 WIB

15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:14 WIB

Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik

Berita Terbaru

Sumatera Utara

BRT Mebidang Ditargetkan Rampung 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 19:44 WIB