Menteri PU Dody Hanggodo Paparkan Arah Pembangunan Infrastruktur Nasional di Forum Investasi Indonesia-China

Di hadapan para pejabat dan pemangku kepentingan dari kedua negara, Menteri Dody menekankan bahwa Kementerian PU menjadi poros utama percepatan pembangunan strategis Indonesia, terutama dalam memastikan setiap kerja sama internasional sejalan dengan agenda ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi sebagaimana tercantum dalam Asta Cita dan kerangka PU608.

“Kerja sama Indonesia–China dalam bidang infrastruktur kini memasuki fase yang semakin strategis. Selama 75 tahun hubungan diplomatik, kedua negara secara konsisten bekerja sama. Fondasi itulah yang memungkinkan pembangunan bersama terus berkembang,” ujar Menteri Dody.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Menteri Dody menjelaskan bahwa peta jalan pembangunan Indonesia telah terumuskan secara jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Peta jalan itu menempatkan tiga pilar strategis yakni air, pangan, dan energi sebagai inti pembangunan. Infrastruktur juga harus dibangun tepat sasaran untuk mendukung inti pembangunan nasional.

“Ketahanan air, pangan, dan energi bukan sekadar program teknis. Ini kebutuhan dasar bagi keberlanjutan bangsa. Karena itu, seluruh kolaborasi internasional harus selaras dengan arah tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut Menteri Dody memaparkan bahwa pada setiap kerja sama luar negeri bidang infrastruktur, pembangunan tidak hanya berupa proyek konstruksi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi nasional.

Dalam forum itu, Menteri Dody mengumumkan tiga proyek strategis dengan skema Government-to-Government (G-to-G). Tiga proyek yang telah dikurasi ketat dan siap memasuki tahap pembiayaan tersebut adalah Proyek pembangunan Bendungan Serbaguna Riam Kiwa, Bendungan Serbaguna Pelosika dan pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan.

“Ketiga proyek ini sudah berada dalam tahap siap pembiayaan. Kami tidak lagi berbicara rencana, tetapi implementasi. Ini proyek jangkar untuk ketahanan air, irigasi, dan konektivitas nasional,” ungkap Menteri Dody.

Selain mengumumkan proyek G-to-G, Menteri Dody juga menyoroti pentingnya memperluas partisipasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam pembangunan infrastruktur modern, sektor swasta harus menjadi bagian dari ekosistem.

Contoh keberhasilan model pembiayaan berlapis dengan skema KPBU ini antara lain: proyek Waste-to-Energy (WTE) Manggar di Balikpapan, Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di berbagai lokasi seperti Way Sekampung, Tapin, Leuwikeris, Cipanas, dan Karalloe, serta konsesi jalan tol di Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Kementerian PU juga tengah berfokus pada pembentukan pola pembangunan yang adaptif terhadap tantangan jangka panjang, salah satunya adalah proyek Integrated Coastal Development (ICD) di Pantai Utara Jawa sepanjang 900 kilometer. Proyek ini disebutkannya dapat menjadi sistem perlindungan bagi lebih dari 40 juta warga.

“ICD bukan sekadar proyek konstruksi; ini sistem perlindungan untuk lebih dari 40 juta warga. KemenPU kini bekerja lebih erat dengan Kemenko Infrastruktur, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Kejelasan proses adalah insentif terbaik bagi semua pihak,” kata Menteri Dody.

Menutup pemaparannya, Menteri Dody mengingatkan kembali esensi dari pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari angka atau ukuran fisik, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat.

“Infrastruktur tidak diukur dari panjang jalan atau daya listrik. Ukurannya adalah manfaat bagi masyarakat—keamanan, produktivitas, dan kesempatan ekonomi,” pungkasnya.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat