Medan, Postsumatera.id – Penyebaran informasi yang tidak benar (hoax) di beberapa akun media sosial tentang pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony berbuntut panjang. Melalui kuasa hukumnya, politisi yang akrab disapa RA ini pun membuat laporan polisi ke Polda Sumut, Sabtu (27/6/2026) siang.
Pengadilen Sembiring, kuasa hukum RA menegaskan, postingan pada akun-akun medsos tersebut sama sekali tidak benar. Hal tersebut dipastikan merupakan fitnah yang tidak berdasar yang merusak nama baik dan martabat kliennya.
“Menurut kami, cara paling tepat membuka fakta dan membuktikannya adalah dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kita buka di ‘meja hijau’. Kita juga menduga, ada aktor intelektual di balik kasus ini. mengingat, klien kami ini adalah pejabat dan tokoh politik muda, sehingga mungkin ada pihak yang merasa tersaingi,” tegas Pengadilen.
Selain itu, Pengadilen juga menerangkan, bahwa RA merupakan politisi yang dikenal dekat dengan insan pers. Karena baginya, para jurnalis merupakan komponen penting bagi demokrasi di negeri ini.
Oleh karenanya, RA tidak ingin ada oknum tertentu yang menggunakan embel-embel media sebagai alat untuk menebar fitnah. Karena, hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak citra pers dan menjatuhkan marwah jurnalis.
“Sebagai anak bangsa, sudah seharusnya kita semua menjaga pers dari oknum penjahat yang dapat merusak lembaga-lembaga media di negeri ini. Oknum yang menggunakan media ataupun media sosial tanpa berdasarkan fakta adalah murni penyebar hoax yang herus menjadi musuh bersama insan pers,” ketus Pengadilen.
Pengacara asal Kabupaten Langkat ini meyakini, Polda Sumut akan bekerja dengan profesional untuk mengusut kasus tersebut. Ia mendesak agar polisi seger memeriksa oknum penebar hoax terkait kliennya,
Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas fitnah yang sudah terlanjur menyebar ini, baik pihak penyebar pertama mau pun pihak pihak yang turut menyebar luaskan berita bohong ini.
Sehingga, kepastian hukum dapat terwujud dengan baik bagi seluruh warga negara di Indonesia. Hal ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang kembali.
“Kami sudah mengantongi nama-nama oknumnya yang terlibat dalam kasus ini. Kita juga meminta para pendukung pak RA yang jumblah nya ratusan ribu orang di Sumut dari berbagai elemen masyarakat dan organiasi, untuk tidak tersulut amarahnya terkait fitnah tersebut. Kami meminta mereka untuk menahan diri dan mempercayakan persoalan ini pada pihak penegak hukum,” tuturnya.
Diinformasikan, seperti pada postingan akun Instagram Medan Cyber menyebutkan, Pimpinan DPRD Sumut berinisial RA diduga mengendalikan proyek strategis di Kota Medan. Termasuk juga memiliki pengaruh dalam penempatan sejumlah pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Meadan.
Narasi pada medos itu juga menyebutkan, informasi yang beredar di kalangan kontraktor menyebut proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) diduga berada dalam kendali kelompok tertentu.
Tokoh muda Sumatera Utara, Rudi Hutabarat, mengaku turut mendengar kabar tersebut. Menurutnya, inisial RA kerap disebut-sebut memiliki pengaruh besar terhadap proyek maupun birokrasi di Pemko Medan.
“Kabarnya inisial RA,” ujar Rudi kepada wartawan di Dazz Coffee, Teladan, Medan, Kamis (25/6/2026).
Rudi menilai jika informasi tersebut benar, maka kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia meminta Wali Kota Medan Rico Waas tidak membiarkan praktik dugaan monopoli proyek maupun intervensi politik terhadap birokrasi.
Menurutnya, proyek pemerintah seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, bukan dikuasai oleh kelompok tertentu.
“Kontraktor juga mau makan di Medan ini. Jangan hanya kelompok mereka saja yang menguasai proyek Pemko Medan untuk memperkaya diri. Jika Rico Waas tidak mampu menertibkan oknum itu, muncul dugaan beliau juga membiarkan praktik politik kotor tersebut,” tegas Rudi.
Penyebaran hoax di media sosial sendiri, diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan ini melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, keonaran, atau kebencian dan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. (red)
