Bawaslu Sumut Ajak Pemuda dan Praktisi Hukum Ikut Serta Awasi Pilkada Serentak

- Penulis

Selasa, 22 Oktober 2024 - 22:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dairi, Postsumatera.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk Pelibatan Pemuda, Praktisi Hukum & Demokrasi Dalam Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kafe Dillys Pizza Andaliman, Sidikalang Kabupaten Dairi, Selasa (22/10/2024).

FGD yang dihadiri oleh mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus GMNI, HMI, PMII, KAHMI serta awak media ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemuda dan mahasiswa tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemilu agar lebih sadar akan hak-hak politik dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan serentak 2024.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu mengatakan bahwa kehadiran pemuda dan praktisi hukum itu sangat penting dalam berpartisipasi pada pemilihan serentak karena bisa secara bersama – sama belajar untuk mengawal demokrasi di Sumut.

“Bahwa pada kegiatan ini kita dapat melahirkan rumus-rumus dan resolusi untuk kegiatan teknis pada pengawasan pemilihan serentak,” kata Saut.

Melalui FGD lanjut dia dapat mencegah terjadinya pelanggaran di kabupaten Dairi, dimana pemuda dan praktisi hukum ikut serta terlibat melakukan pengawasan dengan cara MoU di Bawaslu Dairi.

“Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk menggairahkan pengawasan yang lebih kecil di setiap sudut masyarakat agar bangsa ini agar lebih baik ke depan, akan ada solusi bagi daerah terpencil untuk memberikan pendidikan politik,” jelasnya.

Baca Juga:  Bawaslu Sumut Gelar FGD di Pakpak Bharat Dengan Tajuk "Maksimalkan Ruang Partisipasi Dalam Publik pada Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024"

Akademisi Dr. Robert Tua Siregar mengatakan dengan melibatkan para pemuda dan praktisi hukum diharapkan tentu semakin menguatkan dan mengeksplor pengawasan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Dairi.

Sehubungan keterbatasan yang dimiliki Bawaslu tentu tidak akan mampu sendiri dalam mengawasi seluruh tahapan. Fungsi pengawasan Pilkada serentak kata dia merupakan tugas bersama masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat di perlukan.

“Untuk proses pelanggaran semua ada prosedur yang harus dilakukan, sehingga seluruh temuan dan laporan masyarakat harus mengetahui peraturan-peraturan tersebut agar tidak keliru di lain waktu,” katanya.

Direktur Kolaborasi Anak Bangsa (Kolega) Psalmen Padang mengajak para pemuda dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawasi pemilihan serentak.
Perbandingan jumlah daftar pemilih yang banyak tentu tidak akan bisa mengawasi secara keseluruhan. Peran pemuda di perlukan dalam demokrasi di Indonesia.

Tantangannya, pemuda saat ini kata dia kurang memiliki kesadaran akan politik, kurangnya mengetahui tentang kandidat konstestan, kurangnya akses informasi serta ketidakstabilan sosial politik serta kurangnya keterlibatan partisipasi politik.

“Jadi sebagai solusinya, kampanye kesadaran dan pendidikan, penggunaan teknologi dan medsos, kolaborasi dengan organisasi lokal untuk mengawal demokrasi di Indonesia,” kata Psalmen. (Nikson Sinaga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik
Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan
Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia
Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025
15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal
Kejati Sumut Jemput Paksa Terpidana Akuang Dikediaman, Bani Ginting: Belum Ditahan Masalah Kesehatan
Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik
Kakan Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor Ratusan Juta

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:52 WIB

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik

Kamis, 5 November 2026 - 14:38 WIB

Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:27 WIB

Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:46 WIB

Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:38 WIB

15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal

Berita Terbaru