Gandeng Aparat Penegak Hukum, Pemprov Sumut Perkuat Pengawasan dan Penertiban Tambang Ilegal

- Penulis

Senin, 8 Juni 2026 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan,PostSumatera.Id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan di daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat. Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi tambang.

Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, Pemprov Sumut berencana menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan sekaligus mempercepat penanganan berbagai pelanggaran yang ditemukan.

“Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi, selanjutnya kita berencana untuk membuat MoU dengan APH yakni pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama melakukan pengawasan dan penertiban tambang ilegal di Sumut,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap, Senin (8/6/2026).

Baca Juga:  Gubernur Bobby Tekankan Penguatan Ekonomi di Forum Gubernur IMT-GT ke-32

Menurut Dedi, Pemprov Sumut berkomitmen menertibkan praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keterlibatan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

“Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas tambang yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi,” katanya.

Ia menambahkan, kerja sama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis agar upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga mampu mendorong penegakan aturan secara tegas dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemprov Sumut juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Pemprov Sumut mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi ketentuan perizinan, standar keselamatan kerja, serta kaidah pengelolaan lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga ketertiban sektor pertambangan sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak aktivitas tambang ilegal. rel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik
Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan
Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025
Kejati Sumut Jemput Paksa Terpidana Akuang Dikediaman, Bani Ginting: Belum Ditahan Masalah Kesehatan
Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik
Kakan Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor Ratusan Juta
Gubernur Sumut Bakal Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Asap di Sumut
Awali Tugas, Kapolda Sumut Bawa Jajaran PJU Kunker ke Kejati Sumut

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:52 WIB

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik

Kamis, 5 November 2026 - 14:38 WIB

Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:46 WIB

Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:14 WIB

Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik

Kamis, 22 Oktober 2026 - 17:27 WIB

Kakan Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor Ratusan Juta

Berita Terbaru