Post Sumatera                            Kejari Batubara Tahan Ilyas Sitorus Perkara Dugaan Korupsi di Disdik Batubara TA 2021

 

Kejari Batubara Tahan Ilyas Sitorus Perkara Dugaan Korupsi di Disdik Batubara TA 2021

- Penulis

Jumat, 11 April 2025 - 22:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan, Postsumatera.id – Setelah ditetapkan menjadi tersangka beberapa waktu lalu, Ilyas Sitorus resmi ditahan Kejaksaan Negeri Batubara pada Jum’at (11/4/2025).

Ilyas Sitorus terjerat dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan belanja software perpustakaan digital dan media pembelajaran digital tingkat SD dan SMP padaDinas Pndidikan Kabupaten Batubara pada Tahun Anggaran (TA) 2021 saat menjabat Kadisdik Batubara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batubara Diki Oktavia, SH, MH, melalui Kepala Seksi Intelejen Opon Beslian Siregar, SH, MH dalam siaran persnya menyampaikan, pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tersangka Ilyas Sitorus.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pada hari Jumat 11 April 2025, Kejaksaan Negeri Batu Bara melakukan penahanan terhadap tersangka Ilyas Sitorus,” ungkapnya Oppon.

“Penahanan tersangka Ilyas Sitorus dilaksanakan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Belanja Software Perpustakan Digital dan Media Pembelajaran Digital Tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2021,” kata Oppon.

Baca Juga:  Buron Hampir 2 Tahun, Polres Nias Selatan Amankan Tersangka Pembunuhan

Kemudian lanjutnya, bahwa penahanan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print: 01/L.2.32/Fd.1/04/2025.Bahwa berdasarkan penghitungan ahli dalam kegiatan pengadaan software perpustakaan digital dan media pembelajaran sd dan smp di dinas pendidikan kabupaten batu bara TA. 2021 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 1,8 milyar.

“Tersangka Ilyas Sitorus dalam perbuatannya melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 Subs Pasal 3 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutupnya. (Andry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel postsumatera.id untuk update berita terbaru setiap hariFollow

Berita Terkait

Cari Bukti Dugaan Korupsi PNBP Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian, Kejatisu Geledah Kantor Pelindo & KSOP Belawan
FKSM Akan Laporkan Kajari Tanjung Balai ke Kejagung Soal Dugaan Mengendapnya Penyidikan Dana Hibah KPUD, Kastel : Telah Periksa 60 Saksi
Dugaan Ada  ‘Permainan’ Pada Proses & Penyaluran MBG di SPPG Medan Marelan, Kajari Belawan : Sedang di Follow Up
Tak Tanggapi Dumas soal Dugaan Tipikor, Kasi Intel Kejari Batubara Dilapor ke Kajati Sumut
Lahan Sawit Sitaan Jaksa dari Akuang Diduga Tetap Dipanen, Kajari Langkat Bungkam, Kasi Intel Bilang Belum Ada Proses Hukum, Praktisi Hukum : Harus Diturunkan Tim Pengawasan
Rugikan Negara Rp 137 Miliar, 4 Tersangka Kasus Korupsi Pasar Cinde Palembang Segera Disidang
Dua Tersangka Yang Terjaring OTT di Kantor Camat Pagar Gunung Segera Disidang
Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Oktober 2025 - 17:51 WIB

Cari Bukti Dugaan Korupsi PNBP Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian, Kejatisu Geledah Kantor Pelindo & KSOP Belawan

Rabu, 29 Oktober 2025 - 17:02 WIB

FKSM Akan Laporkan Kajari Tanjung Balai ke Kejagung Soal Dugaan Mengendapnya Penyidikan Dana Hibah KPUD, Kastel : Telah Periksa 60 Saksi

Jumat, 10 Oktober 2025 - 14:28 WIB

Dugaan Ada  ‘Permainan’ Pada Proses & Penyaluran MBG di SPPG Medan Marelan, Kajari Belawan : Sedang di Follow Up

Jumat, 10 Oktober 2025 - 03:25 WIB

Tak Tanggapi Dumas soal Dugaan Tipikor, Kasi Intel Kejari Batubara Dilapor ke Kajati Sumut

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 20:21 WIB

Lahan Sawit Sitaan Jaksa dari Akuang Diduga Tetap Dipanen, Kajari Langkat Bungkam, Kasi Intel Bilang Belum Ada Proses Hukum, Praktisi Hukum : Harus Diturunkan Tim Pengawasan

Berita Terbaru