Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Sumatera Utara Irfandi menegaskan, pers harus tetap kritis dan independen dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ia menekankan, kemitraan antara insan pers dan institusi kejaksaan harus dibangun secara profesional dan beretika, dengan tetap menghormati batas kewenangan masing-masing sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam sistem penegakan hukum.
Penegasan itu disampaikan Irfandi dalam siaran persnya di Medan, Senin (9/2/26), pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
“Pers harus tetap kritis dan independen, sementara kemitraan dengan kejaksaan dijaga secara profesional dan beretika. Semua berjalan dalam koridor hukum, termasuk mengacu pada KUHAP terbaru dan peraturan yang berlaku,” ujar Irfandi.
Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan due process of law sebagaimana diatur dalam KUHAP terbaru dan regulasi terkait.
FORWAKA Sumatera Utara berharap momentum HPN 2026 dapat memperkuat sinergi yang sehat antara pers dan kejaksaan, sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
Penulis : rel
Editor : redaksi
