APH Didesak Usut Dugaan Pemalsuan Dokumen Perjalanan Dinas & Belanja Makan Minum di DPRD Nias

- Penulis

Jumat, 10 Juli 2026 - 13:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan,PostSumatera.Id – Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Sumatera Utara meminta pihak aparat penegak hukum (APH) untuk  melakukan pengusutan mendalam terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan dinas yang terjadi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias senilai Rp1.130.149.707 atas temuan BPK RI.

Selain temuan dugaan pemalsuan dokumen perjalanan dinas, BPK juga menemukan laporan pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman yang tidak tepat pada Sekretariat DPRD Nias sebesar Rp 234.379.500.

Dugaan ini mencuat setelah adanya temuan indikasi ketidaksesuaian antara realisasi anggaran perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman rapat dengan fakta di lapangan. LPK Sumut menilai bahwa praktik ini berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan dan mencederai integritas lembaga legislatif.

Pembina L-KPK Sumut Sabar, S.E., S.H., menegaskan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data dan bukti permulaan yang cukup kuat untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak.

“Kami meminta APH dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejaksaan Negeri setempat, untuk tidak menutup mata terhadap temuan ini. Dugaan pemalsuan dokumen perjalanan dinas ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana korupsi yang sistematis,” ujar Sabar, Jum’at (10/7/2026).

Baca Juga:  Jembatan Titi Dua Sicanang Selesai Dibangun

Sabar juga meminta kepada pihak Kejaksaan untuk memeriksa Sekretariat DPRD Nias yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Kejaksaan harus melakukan penyelidikan terhadap dugaan pemalsuan dokumen perjalanan dinas tersebut dan memanggil Sekretaris DPRD Nias yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” tegas Sabar.

Sekretaris DPRD Nias Yusuf Hulu ketika dikonfirmasi,Selasa, (7/7/2026), melalui pesan whatsappnya menyampaikan telah disampaikan kepada masing-masing anggota DPRD Nias untuk ditindaklanjuti.

“Izin menginformasikan bahwa temuan dimaksud telah kita sampaikan kepada masing-masing pihak untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Namun saat ditanya apakah sudah ditindaklanjuti atau belum dari hasil temuan tersebut, hingga saat ini Yusuf Hulu belum memberi jawaban. red/rel

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik
Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan
Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025
Kejati Sumut Jemput Paksa Terpidana Akuang Dikediaman, Bani Ginting: Belum Ditahan Masalah Kesehatan
Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik
Kakan Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor Ratusan Juta
Gubernur Sumut Bakal Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Asap di Sumut
Awali Tugas, Kapolda Sumut Bawa Jajaran PJU Kunker ke Kejati Sumut

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:52 WIB

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik

Kamis, 5 November 2026 - 14:38 WIB

Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:46 WIB

Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:14 WIB

Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik

Kamis, 22 Oktober 2026 - 17:27 WIB

Kakan Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor Ratusan Juta

Berita Terbaru