Taput, Postsumatera.id – Praktek manipulasi politik dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pemilih dengan harapan akan mendulang suara serta mempengaruhi perolehan suara merupakan stigma yang mengganggu demokrasi di Indonesia.
“Untuk itu Bawaslu berperan dalam pencegahan serta melakukan pengawasan melekat untuk meminimalisir pelanggaran. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan mengajak semua elemen, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk bekerja sama dalam mencegah manipulasi dan mendorong partisipasi publik,” kata Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumatera Utara, Saut Boangmanalu saat Forum Group Discussion digelar di Angkasa Cafe Resto, Tarutung Tapanuli Utara (Taput), Senin (30/9).
Tentu, Bawaslu mengaku memiliki berbagai keterbatasan. Untuk itu diharapkan melalui pengawasan partisipatif bersama kampus, organisasi – organisasi pemuda, kelompok Cipayung dan elemen masyarakat lain yang terbuka untuk bekerjasama dapat menghempang segala bentuk politik uang, mengawasi penyebaran isu SARA dan hoax, netralitas ASN agar tercipta suasana kondusif di Pilkada serentak tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akademisi dari IAKN DR Junjungan Simorangkir menjelaskan dalam sistem pengawasan demokrasi yang adil, jujur dan demokratis seharusnya tidak ada manipulasi politik, politik uang, atau kecurangan lainnya yang merusak integritas pemilu.
Kolaborasi antara mahasiswa dengan Bawaslu sangat penting untuk mengawasi pemilu, menjaga transparansi dan integritas dalam proses demokrasi, melakukan riset dan kajian kehidupan demokrasi di Taput.
Ketua DPC GMNI Tapanuli Utara periode 2017 – 2019 Psalmen Padang menegaskan bahwa Pemilu merupakan tanggungjawab setiap warga negara. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menyadari tanggung jawab sebagai warga negara dalam mengarahkan dan mengawasi pemerintah.
Partisipasi aktif dari masyarakat lanjut dia sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tantangan money politik sering kali menjadi hambatan dalam menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.
“Banyak calon yang menggunakan uang untuk membeli suara, dan ini menjadi stigma dalam kehidupan demokrasi. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan preventif dari Bawaslu dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Untuk itu, dia menyarankan agar Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih ketat. Ia mengusulkan pelaksanaan apel keliling untuk berkomunikasi dengan tim sukses dan ASN, serta membangun intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang potensi pelanggaran. (Nikson Sinaga)
