PN Medan Eksekusi Aset milik KAI yang Dikuasai Pihak Lain di Jalan Perintis Kemerdekaan

- Penulis

Minggu, 14 September 2025 - 10:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengadilan Negeri (PN) Medan telah melakukan eksekusi terhadap aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang sebelumnya dikuasai pihak lain dan telah dimenangkan oleh PT KAI diseluruh tingkatan pengadilan, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 26 dan 28, Kota Medan pada Selasa (9/9/2025).

Pengadilan Negeri (PN) Medan telah melakukan eksekusi terhadap aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang sebelumnya dikuasai pihak lain dan telah dimenangkan oleh PT KAI diseluruh tingkatan pengadilan, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 26 dan 28, Kota Medan pada Selasa (9/9/2025).

Sebelum pelaksanaan eksekusi, KAI Divisi Regional I Sumatera Utara terlebih dahulu menempuh langkah persuasif dengan kedua pihak termohon eksekusi. Hasilnya, mereka menyatakan kesediaan untuk mengosongkan lahan secara sukarela.

Aset pertama yang dieksekusi adalah Rumah Dinas DW 99 di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 28, dengan luas tanah 720 m² dan luas bangunan 143 m². Adapun aset kedua adalah Rumah Dinas DW 100 di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 26, dengan luas tanah 1.200 m² dan luas bangunan 123 m².

Baca Juga:  Tiga Rumah di Banuaji Kecamatan Adiankoting Taput Ludes Terbakar

“KAI Divre I Sumut berkomitmen untuk terus berjuang menyelamatkan aset negara agar dapat dikelola secara optimal demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” ujar Manager Humas KAI Divre I Sumut, M. As’ad Habibuddin.

Ia menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara yang berada sepenuhnya di bawah pengelolaan KAI. Pemanfaatan aset KAI hanya dapat dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang sah.

”Dalam setiap penanganan perkara aset, KAI Divre I Sumut senantiasa mengedepankan langkah persuasif dan humanis, dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Setahun Laporan Dugaan Korupsi di Sumut Mengendap, Kepemimpinan Muhibuddin Dinilai Minim Gebrakan
FWP Dukung Penuh Khairul Muslim Jadi Ketua DK PWI Sumut, Sosok Senior Berjiwa Nasionalis
Arif Tanjung Akan Gelar Donor Darah dan Berbagi Sembako Untuk Lansia di Akhir Tahun
Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik
Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan
Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia
Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025
15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:30 WIB

Setahun Laporan Dugaan Korupsi di Sumut Mengendap, Kepemimpinan Muhibuddin Dinilai Minim Gebrakan

Kamis, 19 November 2026 - 20:46 WIB

FWP Dukung Penuh Khairul Muslim Jadi Ketua DK PWI Sumut, Sosok Senior Berjiwa Nasionalis

Kamis, 19 November 2026 - 18:22 WIB

Arif Tanjung Akan Gelar Donor Darah dan Berbagi Sembako Untuk Lansia di Akhir Tahun

Kamis, 5 November 2026 - 14:38 WIB

Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:27 WIB

Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia

Berita Terbaru

Sumatera Utara

BRT Mebidang Ditargetkan Rampung 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 19:44 WIB