Post Sumatera                            Bupati Deli Serdang Dimintai Evaluasi Kinerja kadis SDABMK Diduga langgar UU RI No.1 Tahun 1970

 

Bupati Deli Serdang Dimintai Evaluasi Kinerja kadis SDABMK Diduga langgar UU RI No.1 Tahun 1970

- Penulis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Deli Serdang – Pos Sumatera

CV.Vantaztic Construction selaku Pemenang Proyek Jembatan di jalan .Kongsi, Kecamatan .Patumbak selaku Pemenang Proyek didinas PU SDBMK Kabupaten .Deli Serdang belum Melindungi Pekerjanya dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) .hasil Pantauan awak Media (28/10/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Para Pekerja terlihat Saat bekerja tidak di lengkapi alat Pelindung diri (APD) yang Seharusnya diwajibkan .dilokasi tidak di temukan Pengawasan dari PPK dan Kontraktor

Diketahui CV.Vantaztic Constrution Memiliki Pekerjaan didinas tersebut dengan Nilai Paket RP.3.298,380,00,00 ,Namun di Sayangkan Para Pekerja tidak dilengkapi dengan alat Pelindung diri diduga ada unsur Pembiaran yang dilakukan Pejabat Pembuat komitmen PPK selaku Pengawas di kegiatan tersebut .

Keselamatan Para Pekerja di dalam Suatu Proyek tentunya Menjadi Prioritas utama Sebagaimana diatur di dalam undang – undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja .Peraturan Pemerintah RI nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja ,Selain itu terkait Sanksi bagi Pihak Perusahan yang Melalaikan keselamatan Para Pekerjaannya juga tercantum dalam undang – Undang Republik Indonesia Nomor no 1 tahun 1970 tentang keselamatan .kerja Pasal 12 ,dimana terdapat 5 (lima kewajiban utama tenaga kerja dalam Penerapan K3 di tempat kerja ,antara Lain :

Baca Juga:  1 Tahun Program WSBP Inspiring Kindness: Piles of Sustainability. Bersama Pelanggan, WSBP Tanam 6.526 Pohon

1.Memberi keterangan yang benar apabila diminta Pengawai Pengawas/Keselamatan kerja .

2.Menggunakan (APD) Alat Pelindung diri yang diwajibkan .

3.Memenuhi dan Menaati Semua Syarat – Syarat K3 yang harus di wajibkan

4.Meminta Pada Pengurus Agara dilaksanakan Semua Syarat – Syarat K3 yang diwajibkan .

5.Menyatakan Keberatan kerja di mana Syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan oleh ya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh Pengawai Pengawas dalam batas yang dapat diPertanggung jawabkan .

Saat dikonfirmasi kadis PU SDBMK Deli Serdang Janso Sipahutar tidak Membalas (Bungkam ) (Rais )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel postsumatera.id untuk update berita terbaru setiap hariFollow

Berita Terkait

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemprov Sumut Teken Kerja Sama dengan Kementerian PPPA
Mantan Dirut PTPN II IP Ditahan Kejati Sumut Soal Dugaan Korupsi Aset Negara Jadi Perumahan Citraland
Bobby Nasution Dianggap Gubernur Peduli Buruh & Solutif Terhadap Hak Pekerja
Terduga Bandar Perjudian Toto Gelap KINGHOK Sembiring Kebal Hukum, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak Diminta Jalankan Instruksi Kapolri
Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien Berobat dengan KTP atau yang Menunggak BPJS
Gubernur Bobby Harapkan Evaluasi SAKIP Dorong Terwujudnya Good Governance
pixiv × hololive Indonesia Gelar “hololive Indonesia Art Battle!
Mendadak Butuh Uang untuk Ganti Kulkas Rusak? Ini Salah Satu Solusinya
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 November 2025 - 00:29 WIB

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemprov Sumut Teken Kerja Sama dengan Kementerian PPPA

Jumat, 7 November 2025 - 22:12 WIB

Mantan Dirut PTPN II IP Ditahan Kejati Sumut Soal Dugaan Korupsi Aset Negara Jadi Perumahan Citraland

Jumat, 7 November 2025 - 20:08 WIB

Bobby Nasution Dianggap Gubernur Peduli Buruh & Solutif Terhadap Hak Pekerja

Jumat, 7 November 2025 - 17:55 WIB

Terduga Bandar Perjudian Toto Gelap KINGHOK Sembiring Kebal Hukum, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak Diminta Jalankan Instruksi Kapolri

Jumat, 7 November 2025 - 17:02 WIB

Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien Berobat dengan KTP atau yang Menunggak BPJS

Berita Terbaru