Medan, Postsumatera.id – Mantan Kadis Yusuf Nache dan Plt Kadis PUTR Nias Barat Hiburan Halawa memberikan jawaban yang berbeda terkait temuan BPK Tahun 2024 pada Dinas tersebut pada TA 2023 yang mencapai miliaran rupiah.
Hasil temuan BPK tersebut merupakan waktu kepemimpinan Yusuf Nache yang pada saat itu menjabat Kadis PUTR Nias Barat. Kini, Yusuf Nache merupakan Calon Wakil Bupati Nias Selatan yang memperoleh suara terbanyak dari paslon yang lain.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (28/11/2024) melalui pesan whatsappnya, Yusuf Nache mengaku sudah mengembalikan semua atas temuan BPK tersebut ke kas daerah.
“Sudah,” jawabnya dengan singkat.
Namun saat ditanya kapan pengembalian tersebut dilakukan, Yusuf Nache tidak bisa menjawab meskipun terlihat centang 2 biru pada pesan whatsappnya sampai berita ini diterbitkan, Selasa (3/12/2024).
Berbeda dengan pengakuan dari Plt Kadis PUTR Nias Barat Hiburan Halawa saat dikonfirmasi pada Selasa (26/11/2024) lalu yang mengatakan bahwasannya anggaran dari pelaksana masih tertahan dan akan di potong jika sudah dibayarkan penuh untuk disetor ke kas daerah.
“Kemungkinan anggaran mereka masih tertahan dan langsung di potong atas temuan itu,” ujar Hiburan Halawa.
Hiburan Halawa mengaku bahwa ia baru menjabat Plt Kadis pada Oktober 2024.
“Saya aja masuk bulan Oktober..trus gimana itu,” ujarnya.
Sementara itu, Hiburan Halawa tidak bisa menjawab isi hasil temuan BPK bahwasannya pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100% pada Desember 2023 lalu. Setelah itu, Halawa langsung memblokir whatsapp media ini.
Sebelumnya diberitakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara temukan kekurangan volume pada 15 paket pekerjaan dan denda keterlambatan penyelesaian 9 paket pekerjaan pada Dinas PUTR Nias Barat TA 2023 yang dikeluarkan BPK pada 27 Mei 2024 lalu mencapai miliaran rupiah.
Dalam isi temuan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan bersama pihak penyedia, PPK, pengawas lapangan, dan inspektorat, serta laporan hasil pengujian laboratorium pada Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan diketahui terdapat kekurangan volume pada 15 paket pekerjaan sebesar Rp 8.722.137.681,24 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.741.433.090,95, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 5.980.704.590,29 dan pekerjaan yang tidak dapat diyakini kesesuaian mutu pekerjaannya sebesar Rp 805.853.034,65.
Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.741.433.090,95 tersebut, telah ditindaklanjuti penyedia jasa dengan melakukan penyetoran sebagian ke kas daerah sebesar Rp 150.000.000,00, sehingga terdapat sisa sebesar Rp 2.591.433.090,95 (Rp 2.741.433.090,95 – Rp 150.000.000,00) yang belum ditindaklanjuti.
Selain itu terdapat denda keterlambatan yang belum ditagihkan sebesar Rp 2.630.294.313,63. Atas denda keterlambatan sebesar Rp 2.630.294.313,63 tersebut, telah ditindaklanjuti penyedia jasa dengan melakukan penyetoran sebagian ke kas daerah sebesar Rp 150.000.000,00, sehingga terdapat sisa denda keterlambatan sebesar Rp 2.480.294.313,63 (Rp 2.630.294.313,63 – Rp 150.000.000,00) yang belum ditagihkan. (Andry)
