Menteri PUPR sebut Gubsu buat kebijakan pro rakyat & pertama kali di indonesia

- Penulis

Rabu, 2 Juli 2025 - 16:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,PostSumatera – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengambil terobosan baru dengan menghapuskan biaya notaris, provisi, dan administrasi dalam program rumah subsidi Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR). Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia.

Keputusan tersebut diumumkan menjelang penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Sumut, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk mendukung perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami sebagai pemegang saham Bank Sumut sepakat menggratiskan biaya notaris, provisi, dan administrasi. Ini bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah untuk rakyat kurang mampu,” tegas Bobby di hadapan Menteri PUPR Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Ia menegaskan, langkah ini diambil agar masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar bisa memiliki rumah tanpa terbebani biaya tambahan.
Menteri PUPR Maruarar Sirait menyambut baik kebijakan Bobby Nasution.

Baca Juga:  LBH Medan Tuding Perpol No. 10 / 2025 Fasilitasi Polri Bertugas di 17 Lembaga Bertentangan dengan Putusan MK

“Ini langkah pro-rakyat. Jika semua sepakat, kami siap naikkan kuota rumah subsidi di Sumut menjadi 20.000 unit,” ujar Ara, sapaan akrabnya.
Menurutnya, program ini tidak hanya membantu kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong perekonomian daerah.

“Dampaknya luar biasa. Industri bergerak, lapangan kerja terbuka, UMKM di sekitar perumahan tumbuh, dan ekonomi masyarakat terdongkrak,” jelasnya.

Setelah diskusi, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dihadiri perwakilan Bank Sumut, BPS, serta sejumlah kepala daerah se-Sumut.

Selama ini, biaya tambahan seperti provisi bank, notaris, balik nama sertifikat, dan pajak sering menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi. Kebijakan Bobby Nasution diharapkan bisa menjadi solusi.

 

Penulis : rel

Editor : redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Setahun Laporan Dugaan Korupsi di Sumut Mengendap, Kepemimpinan Muhibuddin Dinilai Minim Gebrakan
FWP Dukung Penuh Khairul Muslim Jadi Ketua DK PWI Sumut, Sosok Senior Berjiwa Nasionalis
Arif Tanjung Akan Gelar Donor Darah dan Berbagi Sembako Untuk Lansia di Akhir Tahun
Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik
Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan
Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia
Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025
15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:30 WIB

Setahun Laporan Dugaan Korupsi di Sumut Mengendap, Kepemimpinan Muhibuddin Dinilai Minim Gebrakan

Kamis, 19 November 2026 - 20:46 WIB

FWP Dukung Penuh Khairul Muslim Jadi Ketua DK PWI Sumut, Sosok Senior Berjiwa Nasionalis

Kamis, 19 November 2026 - 18:22 WIB

Arif Tanjung Akan Gelar Donor Darah dan Berbagi Sembako Untuk Lansia di Akhir Tahun

Kamis, 5 November 2026 - 14:38 WIB

Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:27 WIB

Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia

Berita Terbaru

Sumatera Utara

BRT Mebidang Ditargetkan Rampung 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 19:44 WIB