Wartawan Dihalangi Masuk ,Dinas UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa di konfirmasi

- Penulis

Senin, 22 Desember 2025 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Deli Serdang – Post Sumatera .id

 

Pelayanan di Dinas UPTD Pelayanan Sosial anak dan Remaja Tanjung Morawa ,Kabupaten. Deli Serdang ,Menuai Sorotan .

Awak Media Melakukan konfirmasi sebagai kontrol sosial diduga tidak di Perkenankan Masuk ke dalam area kantor atas Perintah kepala UPTD tersebut .

Informasi disampaikan oleh Oknum Pegawai PNS yang enggan disebutkan namanya wartawan hanya diperbolehkan berad di luar Pagar kantor dan tidak diizinkan masuk ke dalam dinas .

” Di luar Pagar saja ditanya ,tidak boleh masuk ke dalam kantor ,ujar Pegawai dinas tersebut .

Padahal kedatangan wartawan tersebut bertujuan untuk melakukan konfirmasi resmi terkait Pelayanan Sosial Menggunakan anggaran Publik .konfirmasi yang dimaksud mencakup sejumlah Poin Penting ,di antarnya ;
Data anak dan Remaja Penerima Layanan ,meliputi :
1.jumlah anak dan remaja yang Saat ini dibina kategori Penerima layanan ,seperti anak terlantar ,anak berhadapan dengan hukum ,serta anak Putus sekolah .
2.Program dan kegiatan .
3.jenis Program Pembinaan dan rehabilitasi sosial dijalankan kegiatan rutin dan nonrutin bagi anak dan remaja binaan .
4.kapasitas dan Fasilitas Daya tampung UPTD ketersediaan serta kelayakan sarana dan Prasarana Pendukung Sikap tertutup Pihak dari Dinas UPTD tersebut di nilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas i Publik ,terlebih lembaga ini berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan memiliki fungsi strategis dalam Perlindungan anak dan remaja .

Baca Juga:  Rayakan HUT ke-80, KAI Gelar Mini Expo di Stasiun Gambir: Tiket Diskon 30% dan Manfaat Tambahan dari Mitra

Penolakan terhadap upaya konfirmasi Wartawan juga memunculkan dugaan adanya Sesuatu yang ditutupi dari Pengelo6lembaga Pelayanan sosial tersebut .

” Padahal ,keterbukaan informasi merupakan amanat undang – undang dan bagian dari Pengawasan Publik terhadap kinerja aparatur negara ..

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan inspektorat Provinsi Sumatera Utara diminta untuk turun ke lapangan dan Melakukan Pemeriksaan guna memastikan tidak adanya Pelanggaran admintarsi Penyalahgunaan kewenangan ,maupun Penyimpangan dalam Pengelolaan Dinas UPTD Pelayanan sosial anak dan Remaja Tanjung Morawa.(Rais )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik
Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan
Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia
Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025
15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal
Aswas Kejati Sumut Bantah Diamankan Tersangkut Proyek, Forwaka Sumut : Jangan Rusak Karakter Pejabat Baik
Kakan Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor Ratusan Juta
Merasa Tak Pernah Ajukan Kredit di Bank Sumut, Seorang Dokter Gigi Lapor ke Polda

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:52 WIB

Terlapor Dugaan Kredit Fiktif Bank Sumut Mangkir Dari Panggilan Penyidik

Kamis, 5 November 2026 - 14:38 WIB

Tanggapi Kenaikan LHKPN Uray Avian dan Tantang APH Untuk Periksa, Praktisi Hukum: Nunggu Apalagi? Segera Panggil dan Lakukan Penyelidikan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:27 WIB

Wali Kota Medan Pamerkan Inovasi Qresto di Forum Digital Bapenda Se-Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:46 WIB

Dituding Terima Fee Pengurusan Paspor, LHKPN Uray Avian Naik Hampir Rp 6 Miliar Tahun 2025

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:38 WIB

15 Pejabat Bapenda Prov Sumut Dilantik, Pj Sekda : Terus Gali Potensi PAD Dngan Optimal

Berita Terbaru